Tata cara penghapusan piutang negara
WebPeraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2024. Tata Cara Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Piutang Negara Pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara … WebMay 2, 2012 · 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Tata cara penghapusan piutang negara
Did you know?
WebPP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah [JDIH BPK RI] Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Detail … WebOct 13, 2024 · Surat Keputusan ini dikeluarkan oleh Satuan Kerja setelah Panitia Urusan Piutang Negara menerbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). 1. Tata Cara Penghapusan Bersyarat Piutang Adapun tata cara penghapusan bersyarat piutang adalah sebagai berikut: a. Penyelesaian Piutang terlebih dahulu dilakukan oleh …
WebTata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan U sulan, Penelitian, dan Penetapan …
WebTata cara penghapusan Piutang Negara/Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No.82/PMK.06/2024 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Ruang lingkup ketentuan tersebut mencakup penghapusan piutang secara bersyarat dan mutlak, yang diatur sebagai … WebWaspada.co.id – Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah …
WebPeraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2024. Tata Cara Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Piutang Negara Pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Lihat Detail. Surat Edaran Nomor SE-1/KN/2024. Pengurusan Piutang Penyerahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Lihat Detail. 1.
WebMay 23, 2024 · bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata cara pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan penghapusan Piutang Negara/Daerah perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan … the snake ncWeb8 PP No. 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua PP No. 14/2005 Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Pasal 3a . Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari ... myprint brown universityWeb5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara ... peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan Piutang Negara. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan ini … myprint boston universityWebMay 2, 2012 · PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN. Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur … the snake nbaWebPeraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana … myprint brightonWebTata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang ... Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, ... the snake name in harry potterWebSep 20, 2024 · Penghapusan secara bersyarat, menurut PP ini, dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan pemerintah pusat/daerah … myprint brown edu