Asas pengelolaan barang milik negara
WebScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. WebPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 12 ...
Asas pengelolaan barang milik negara
Did you know?
Webg. menggunakan barang milik negara; h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara; i. mengawasi pelaksanaan anggaran; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Pasal 5 Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah : a. WebFungsi aset eks BPPN sebagai sarana pengembalian dana pemerintah yang telah disalurkan dalam program rekapitalisasi perbankan tersebut selanjutnya dijembatani …
Webbarang milik negara serta menghimpun hasil inventarisasi; l. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara; m. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan. Pasal 5 (1) Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang …
http://bbuskp.karantina.pertanian.go.id/asset/gallery/documents/laporan_aset_bmn_2024_1593154964.pdf Web(1) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (2) Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f.
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) senantiasa berupaya menjadi pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, efektif, dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Webharus dikelola secara tertib memenuhi asas-asas akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efektif, dan transparan; c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah swahili tv live streamingWeb8 set 2024 · JAKARTA, Humas BPK - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto menekankan pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.. Anggota BPK mengatakan, beberapa hasil pemeriksaan yang … skiers sports shop edmontonWeb4 gen 2024 · Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari pengelolaan aset negara sebagai alternatif dalam memberikan pemasukan bagi … skier task the extortionistWebABSTRAK: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga perlu dilakukan perubahan. skiers with goggles onWebPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (2) … swahili verb conjugationWebPengelolaan Barang Milik Negara harus dilandasi dengan asas-asas seperti asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan … swahili used in a sentenceWeb28 ago 2024 · Banjarmasin, 28 Agustus 2024 - Hari ini, dilaksanakan penutupan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VII Banjarmasin. Pelatihan diselenggarakan sebagai upaya pengembangan kompetensi pegawai bidang pengelolaan BMN di lingkungan … skier tommy crossword